Pojok6.id (Pohuwato) – Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Madani Pohuwato Masrin Kone meminta pemerintah kabupaten Pohuwato melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana hibah setiap organisasi masyarakat (Ormas). Menurutnya saat ini dana hibah pemerintah tersebut masih minim menyentuh kepentingan masyarakat.
“Karena ada juga organisasi yang benar-benar ada aktivitas jelas dan terdaftar tidak mendapatkan dana hibah. Contoh saja LKS yg hari ini terbukti sudah mengelola dana bantuan dana APBN, dari sejak tahun 2017 berdiri itu tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah daerah padahal sudah mengajukannya,” Kata Masrin Kone, Jumat (15/4/2022).
Hingga saat ini kata Masrin, evaluasi pemerintah terhadap dana hibah masih minim bahkan jarang dilakukan. Padahal menurutnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana hibah untuk lembaga kesejahteraan sebagai skala prioritas.
Ia kemudian mencontohkan lembaga kesejahteraan sosial atau LKS Madani Pohuwato. Sejak hadir tahun 2017 belum juga mendapatkan dana hibah padahal sudah mengajukan permohonan dana hibah.
“Karena memang niat tulus memfasilitasi kepentingan masyarakat, kita ikhlas,” Ujar Masrin.
LKS Madani Pohuwato telah memiliki pengurus di seluruh wilayah Pohuwato. Meski telah menerima dana yang bersumber dari APBN, namun menurutnya anggaran masih minim untuk dana operasional.
Ia berharap kedepan pemerintah daerah dapat memprioritaskan dana hibah pemerintah daerah untuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam lembaga kesejahteraan seperti LKS Madani Pohuwato. Hal demikian kata Masrin sejalan dengan tujuan pemerintah dalam membangkitkan kembali kesejahteraan masyarakat pasca terdampak pandemi Covid-19. (Nal)
