Pojok6.id (DPRD) – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membahas tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib, menyampaikan perhatian atas kondisi keuangan daerah, yang saat ini sedang tidak baik. Hal ini mempengaruhi alokasi dana yang akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo.
“Awalnya, dana yang dianggarkan untuk pemilukada mencapai 103 miliar rupiah. Namun, setelah melalui review dan pencermatan, anggaran tersebut mengalami penurunan menjadi 92 miliar lebih. Selanjutnya, pemerintah provinsi menyampaikan hasil pencermatan terakhir, menyisakan anggaran sebesar 85 miliar rupiah,” ungkap AW Thalib di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Selasa (1/8/2023).
Menurutnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihaknya, karena masih terdapat ketidakjelasan dan belum terpenuhinya kebutuhan dana yang diperlukan. Oleh karena itu, timnya (Komisi I) meminta Rencana Kerja Anggaran (RKA), untuk mengetahui alasan rasionalisasi anggaran yang lebih mendalam.
“Jika ditemukan rasionalitas dalam perubahan anggaran, Komisi I akan memberikan dukungan kepada KPU untuk mengembalikan dana sesuai hasil review dari KPU yang ada di angka 92 miliar lebih,” lanjutnya.
Lebih lanjut politisi senior itu menegaskan, bahwa meskipun terdapat perbedaan anggaran, penting bagi semua pihak untuk berdiskusi dan bermusyawarah, guna mencari solusi terbaik yang tidak menghambat jalannya pemilukada.
“Kualitas pelaksanaan pemilukada tetap harus dijaga tanpa mengurangi kualitasnya,” tegasnya
Terakhir, dalam rangka mencapai angka anggaran yang dianggap ideal, Komisi I akan segera menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, sebelum penetapan perubahan anggaran. (Adv)
