Pojok6.id (DPRD) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, mengungkapkan keprihatinannya terkait dengan kesepakatan anggaran untuk Pilkada di Provinsi Gorontalo.
Saat diwawancara, Adhan Dambea mengungkapkan, bahwa dari enam daerah yang telah dikunjungi, hanya Kabupaten Gorontalo yang berhasil mencapai kesepakatan anggaran. Sementara untuk daerah lainnya, termasuk Provinsi Gorontalo sendiri, masih menghadapi kendala serius dalam menetapkan anggaran yang dibutuhkan.
Menurutnya, pada tahun 2023 ini pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota, seharusnya menyisihkan 40 persen dari total anggaran Pilkada. Namun hingga saat ini, kesepakatan anggaran belum tercapai di sebagian besar daerah.
“Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Sebagai contoh, Gorontalo Utara seharusnya menyumbangkan lebih dari 9 Miliar rupiah, namun kemampuan mereka hanya sekitar 200 juta Rupiah. Begitu pula di Kota Gorontalo, yang semestinya menyetor lebih dari 10 Miliar Rupiah, namun hanya siap dengan 1 miliar Rupiah,” ujar Adhan Dambea, Senin (14/8/2034)
Bahkan, daerah lain seperti Pohuwato juga belum mencapai kesepakatan, dengan hanya ada penawaran 14 Miliar Rupiah dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang jauh dari anggaran 30 Miliar Rupiah yang diajukan oleh KPU.
“Sehingga untuk kepala daerah, ini perlu dipertanyakan kemampuanya dalam pengelolaan uang di daerah, karena semua rata-rata kacau,” lanjutnya
Dalam rangka mengatasi potensi kegagalan Pilkada akibat kesulitan anggaran, Adhan Dambea menyarankan agar penjabat gubernur turun tangan. Menurutnya, penjabat gubernur memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Gorontalo.
“Penjabat gubernur harus segera mengumpulkan kepala daerah dan membicarakan hal ini, karena sekarang sudah bulan agustus,” pungkasnya. (Adv)
