Pojok6.id (Gorontalo) – Untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer meminta pemerintah kabupaten/kota segera menganggarkan di APBD masing masing. Ia tidak menginginkan kebutuhan anggaran pemilu yang mencapai Rp200 miliar baru dianggarkan pada tahun 2024.
“Kami di provinsi telah menganggarkan dalam dua tahap yakni di APBD 2023 Rp100 miliar dan APBD 2024 Rp100 miliar, jadi total Rp200 miliar. Nah yang jadi persoalan di kabupaten/kota belum ada keseriusan, belum ada yang menganggarkan baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023,” ucap Hamka saat rapat terbatas bersama Forkopimda Gorontalo terkait Pemilu 2024 bertempat di Aula Rujab Wakil Gubernur, Jumat (14/10/2022).
Penjagub Hamka meminta Forkopimda bisa bersama sama meyakinkan bupati dan wali kota terkait urgensi pembiayaan pemilu. Tanggungjawab pemilu tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah pusat dan provinsi tetapi juga kabupaten/kota.
“Saya minta kepada teman – teman Forkopimda bantu kami, kita buat komitmen bersama bupati wali kota. Saya tegaskan ke KPU dan Bawaslu, dirinci berapa tanggung jawab kabupaten/kota suruh tanda tangan mereka di situ. Ada yang mengatakan nanti 2024 dianggarkan, jangan seperti itu. Maksud saya harus ikut provinsi anggarkan dalam dua tahap akan terasa lebih ringan,” tegas Hamka.
Ia juga menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk memaksimalkan setiap sen Rupiah dengan penuh tanggungjawab. Hamka tidak ingin pelaksanaan pemilu berjalan lancar namun meninggalkan celah administrasi pengelolaan keuangan yang tidak baik. Pendampingan hukum dari kepolisian dan kejaksaan diharapkan dapat berjalan maksimal.
Arahan Penjagub Hamka disetujui unsur Forkopimda yang hadir. Komandan Resor Militer (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen Amrin Ibrahim mengusulkan agar Pemprov Gorontalo membuat surat kesepakatan bersama, antara bupati dan wali kota untuk penganggaran tahapan Pemilu hingga 2024.
Hal senada diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo Haruna. Ia menyarankan setelah rapat Forkopimda ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan para bupati wali kota sekaligus ketua – ketua DPRD.
“Semua harapan kita sama dengan harapan pak gubernur. Mengenai hibah anggaran yang diserahkan ke KPU Bawaslu diminta kami membentuk tim bersama. Kami di kejaksaan memang ada bidang yang melakukan pendampingan seperti itu. Intinya Pemilu dan Pilkada ini sukses kalau stake holder saling bergandengan tangan berjalan searah,” tutur Haruna.
