Gorontalo – Isu provokatif jelang pengumuman hasil Pemilu Serentak 2019 di media sosial saat ini marak beredar. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya koordinasi dan dukungan dari semua pihak baik aparat keamanan dalam hal ini TNI-Polri, Pemerintah dan juga masyarakat.
Selain itu juga, peran media massa sangat diperlukan untuk meminimalisir makin luasnya peredaran isu hoax dan provokatif, pasca Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Kabinda Provinsi Gorontalo, Daeng Rosada, dalam acara silaturahmi sekaligus buka puasa bersama wartawan dan pekerja media yang ada di Provinsi Gorontalo, Minggu (19/5/2019), di Grande Bistro Restoran.
Saat diwawancara Daeng Rosada mengatakan, Dukungan dari media massa diperlukan dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif di Provinsi Gorontalo pasca pelaksaan Pemilu.
“Jelang pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019, telah muncul berbagai pemberitaan ataupun isu yang bersifat provokatif mengajak masyarakat, untuk melakukan aksi inskonstitusional / people power. Oleh karena itu, diharapkan wartawan di Provinsi Gorontalo tidak ikut memberitakan konten yang demikian, untuk menjaga kondusifitas wilayah,” kata Kabinda.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Gorontalo maupun di tingkat nasional telah berlangsung aman dan kondusif. Bahkan Indonesia mendapat apresiasi dari negara lain, terkait pelaksanaan Pemilu.
“Rencana aksi people power yang digaungkan oleh kelompok yang tidak puas atas hasil Pemilu karena kalah, sangat rentan disusupi oleh kelompok lain yang ingin memanfaatkan momentum dalam rangka menerapkan ideologinya. Selain itu, jika terjadi chaos seperti tahun 1998, justru akan berdampak negatif terhadap pembangunan bangsa dan menurunkan derajat demokrasi Indonesia,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kabinda berharap para wartawan dan pekerja media dapat ikut berperan melalui jejaring yang dimiliki, untuk mengantisipasi penyusupan teror dalam wacana people power.
“Media massa sebagai salah satu tiang demokrasi, diharapkan dapat menerapkan fungsi dan posisinya sebagai pengawal demokrasi, tidak justru terseret dalam narasi-narasi yang akan melemahkan nilai demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. (*)