Gorontalo – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Gorontalo, pada 2017 dinilai mengalami kenaikan dibanding 2012. Jika di tahun 2012 IDI masih berkategori “buruk” dengan nilai indeks dibawah 60, maka IDI 2017 ada di angka 73,92 persen dengan kategori “sedang”.
Cukup tingginya IDI Provinsi Gorontalo 2017 ditopang oleh tiga aspek yakni aspek kebebasan sipil yang sudah berkategori baik dengan nilai 85,30 poin, aspek hak-hak politik sebesar 8,18 poin dengan kategori sedang, serta aspek lembaga demokrasi sebesar 68,73 poin dengan kategori sedang.
“Capaian demokrasi di Provinsi Gorontalo tahun 2017 meskipun masih dalam kategori sedang, namun nilainya sudah mendekati kategori baik,” ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba pada pembukaan Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 Provinsi Gorontalo, di Grand Q Hotel, Senin (29/4/2019).
Sekda Darda berharap untuk 2018 indeks demokrasi Gorontalo harus lebih baik. Capaian demokrasi digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan dibidang politik dan demokrasi di tingkat provinsi.
“Saat ini penyusunan IDI 2018 memasuki tahap kedua dari tiga tahapan yakni review surat kabar dan dokumen, melaksanakan FGD dan tahap terakhir untuk menjaring informasi lebih detail dari hasil FGD melalui wawancara,” kata Sekda.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati mengatakan, FGD IDI tahun 2018 akan berlangsung selama dua hari. Tujuannya untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data kuantitatif hasil analisis surat kabar dan dokumen sehingga diperoleh data IDI yang komprehensif.
“IDI dirancang dan disusun oleh Dewan Ahli yang berpengalaman dan berkompeten, ditambah tim yang terdiri dari stakeholder sehingga metodologi dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
