Pojok6.id (Limboto) – Plh Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Tome, menyatakan bahwa dalam rangka untuk menurunkan angka stunting, tentunya tidak hanya tugas dari Dinas KB, tetapi hal ini membutuhkan kolaborasi dari semua pihak.
Hal itu diungkapkannya saat mengikuti secara daring pada kegiatan pembelajaran kelas TPK HEBAT (Tim Pendamping Keluarga yang Handal, berEmpati, dan BersahaBAT) Seri III tahun 2024, Selasa (6/8/2024), di ruang kerjanya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Pendamping keluarga adalah upaya yang dilakukan oleh kader TPK melalui Dinas KB, dalam pendampingan kepada calon pengantin, calon ibu baru, keluarga dengan ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak balita. Kegiatan TPK meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, pemberian bantuan sosial, dan deteksi dini faktor risiko stunting,” ungkap Haris
Haris menyampaikan berbagai masalah yang timbul dalam penanganan stunting, seperti kurang gizi, wasting, dan underweight, dapat menghambat pertumbuhan anak dan menciptakan generasi kurang produktif, yang pada akhirnya mengancam pertumbuhan ekonomi negara dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
“TPK adalah ujung tombak pencegahan stunting di tingkat desa, dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehidupan,” ujarnya.
Ia melaporkan bahwa di Kabupaten Gorontalo memiliki 909 orang atau 303 tim pendamping keluarga, yang terdiri dari bidan desa, kader PKK, dan kader KB. Tingkat stunting di Kabupaten Gorontalo hingga Desember 2023 mencapai 34,7%, masih di atas angka nasional dan provinsi.
Namun dengan begitu, ia tetap mengapresiasi seluruh tim pendamping keluarga di Kabupaten Gorontalo, atas usaha mereka dalam menurunkan angka stunting.
“Penanganan serius ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi bersama yang terus kita dorong, agar seluruh program dapat mengintervensi penurunan angka stunting,” tutupnya
Kegiatan itu juga diikuti oleh pejabat dari BKKBN, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, serta tim pakar dari RS Akademik Universitas Gadjah Mada.
