Pojok6.id (Jakarta) – Penjabat Gubernur Hamka Hendra Noer bersama para gubernur yang menjadi anggota Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, di ruang Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat, (26/8/2022).
Usai pertemuan, penjagub Hamka menyampaikan beberapa hal terkait pertemuan tersebut. Pertama terkait suport pendanaan untuk BKPRS, baik institusi badan kerjasamanya, maupun perlu ada beberapa program-program dari masing-masing daerah, untuk bisa ada penganggaran dari pusat terutama DAK.
“Berharap dari pertemuan tersebut, adanya upaya dukungan Pemerintah Pusat untuk terus meningkatkan fiskal daerah wilayah Sulawesi, khususnya Gorontalo, agar dapat mempercepat pertumbuhan pembangunan serta dapat mengejar ketertinggalan dengan provinsi maju lainnya,” ucap Hamka
Hal lainnya yang dibahas terkait topografi masing-masing daerah. Para gubernur ini juga mengeluhkan susahnya sistem penggunaan anggaran dan dianggap terlalu berbelit-belit dari pusat. Hamka dan jajaran BKPRS juga mengharapkan adanya regulasi untuk kontribusi/belanja hibah daerah provinsi se Sulawesi untuk pembiayaan operasinal BKPRS.
“Jadi intinya adalah ingin membicarakan soal kewenangan daerah yang ditopang oleh keuangan pusat, supaya kita ini juga perlu dilihat. Sulawesi ini terlalu kecil penganggarannya. Nah kita tadi ngomong sama Pak Dirjen, supaya ada DAK yang bisa didorong, karena itu sangat membantu daerah kita untuk membangun secara fisik baik itu fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan,” tutur Hamka.
BKPRS saat ini diketuai Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
