Pojok6.id (Jakarta) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengingatkan agar seluruh penjabat pemerintahan tidak hanya melakukan rutinitas dan bekerja standar dalam menghadapi kondisi sulit saat ini. Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara virtual yang diikuti Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (18/8/2022).
“Muncul krisis pangan, muncul krisis energi, muncul krisis keuangan.Inilah yang saya bilang tadi keadaan yang sangat sulit. Oleh sebab itu kita tidak boleh bekerja standar. Enggak bisa lagi, karena keadaannya tidak normal,” tegas Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengungkapkan para pejabat pemerintah tidak bisa hanya bekerja dengan melihat angka makro saja. Melihat krisis dimana – mana dan situasi yang belum pulih dari pandemi covid19, ia meminta gubernur, bupati, dan walikota bisa bekerja sama dengan Tim TPID di daerah dan TPID Pusat.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan dan surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah,gunakan itu untuk menutupi biaya transport, biaya distribusi,” jelas Jokowi.
Menurutnya, dalam hal menekan kenaikan harga komoditas yang berdampak pada suatu daerah dapat dilakukan dengan mendatangkan komoditas tersebut dari daerah lain yang memiliki pasokan melimpah.
Sementara mengenai sulitnya transportasi yang sering menjadi kendala untuk pengiriman komoditas antardaerah, Jokowi mendorong adanya anggaran tak terduga yang bisa digunakan untuk menutup biaya tersebut sekaligus menyelesaikan inflasi di daerah.
Selebihnya, mantan Walikota Solo ini menekankan pentingnya jajaran pemerintah di daerah untuk selalu memperhatikan inflasi di wilayah masing – masing.
“Lihat negara-negara lain coba, tinggi-tinggi banget sudah, di atas 5. Ada yang sudah di angka 79 persen, Uni Eropa sudah 8,9 persen, Amerika Serikat sudah 9,1 kemarin turun 8,5 persen, bukan sesuatu yang mudah dan ini menjadi momok semua negara,” ungkap Jokowi.
Berdasarkan catatan Bank Indonesia maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, inflasi di Indonesia saat ini mencapai 4,94 persen atau lebih besar dari target inflasi 3 persen +/- 1 persen namun masih lebih rendah dibanding negara-negara lain. Presiden Jokowi menyebutkan 5 provinsi dengan tingkat inflasi paling tinggi, yaitu Jambi (8,55 persen), Sumatera Barat (8,01 persen), Bangka Belitung (7,77 persen), Riau (7,04 persen), dan Aceh (6,97 persen).
