Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berharap melalui kegiatan Hulothalo Art and Craft Festival x Gorontalo Karnaval Karawo (HACF x GKK) 2025, bisa meningkatkan daya tarik pariwisata Gorontalo agar lebih dikenal, baik di tingkat nasional maupun sampai ke tingkat internasional.
Hal itu disampaikan Gusnar, dalam sambutan pada pembukaan acara HACF GKK 2025 dengan tema “Mozaik Hulothalo”, yang dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) RI, Teuku Riefky Harsya, bersama Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, Sabtu (27/9/2025), di Grand Palace Convention Center (GPCC) Kota Gorontalo.
“Kegiatan ini bukan hanya sekedar sebuah perayaan, melainkan wujud nyata dari komitmen kita menjaga, melestarikan, sekaligus memajukan warisan budaya bangsa, khususnya karawo sebagai identitas Gorontalo yang telah mendunia,” ungkap Gusnar.
Ia juga berharap kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi kreatif melalui produk seni, kriya, kuliner dan musik yang digerakkan oleh generasi muda, serta memperkuat kebanggaan masyarakat Gorontalo terhadap budaya karawo sebagai warisan luhur yang terus relevan di era modern.
“Kita ingin menunjukkan bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang diwariskan, tetapi juga dikembangkan dengan sentuhan inovasi. Kami percaya bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat jati diri bangsa,” ujarnya.
Terakhir, Gusnar menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini.
“Semoga kolaborasi yang terjalin, akan terus membawa manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Diketahui acara tersebut juga turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Mokodongan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo, jajaran Forkopimda, Sekda Prov Gorontalo, perwakilan Bupati/Wali Kota, serta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan instansi vertikal lainnya. (Adv)
