Gorontalo – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku kaget dengan kabar dari Ketua KPU Provinsi Gorontalo, yang menyatakan ada sekitar 30.000 lebih warga Gorontalo belum memiliki KTP Elektronik. Dan ini tentu saja berimbas pada tidak bisa ikut memilih pada Pemilu serentak 2019 mendatang.
Hal ini terungkap saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istrinya, Idah Syaidah, di dampingi Ketua KPU Provinsi, Fadliyanto Koem, saat mengecek daftar namanya bersama keluarga di Kantor Kelurahan Moodu, Rabu (17/10/2018). Dimana hari ini juga merupakan kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih yang berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia.
“Karena perintah undang-undang bahwa meskipun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun tidak memiliki e-KTP, harus dihapus dari DPT,” kata Fadly.
Fadly menambahkan, setelah pihaknya melakukan pencermatan kembali sampai hari ini, terdapat 30.000 pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP elektronik. “Itu belum termasuk yang belum terdaftar, jumlahnya sudah 30.000,” ungkapnya.
Mendengar hal ini, Gubernur Gorontalo mengaku kaget dan langsung menyiapkan langkah selanjutnya menanggapi hal ini. “Hari ini saya langsung mengundang OPD terkait dengan hal itu, khususnya BPMPDT dan Dukcapil untuk segera mengambil langkah-langkah agar masyarakat saya yang belum terekam e-KTP itu segera diusahakan,” kata Rusli.
Terkait dengan kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih, Gubernur Rusli mengaku cukup antusias dengan mendatangi kantor kelurahan didampingi istri Idah Syahidah. Keduanya secara sukarela mencari nama mereka di daftar DPT yang sudah terpampang di papan pengumuman.
Gubernur Rusli Habibie bersama istri dan dua anaknya, Alham Prasogo Habibie dan Siti Maharani Habibie, terdaftar di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dimana di kelurahan tersebut terdapat 3024 pemilih yang tersebar di 13 TPS untuk Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. (idj)
