GORONTALO – Gubernur Gorontalo mengingatkan aparaturnya untuk menseriusi penyerapan anggaran pemerintah di akhir tahun. Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah dan unsur Forkopimda beberapa hari lalu.
Hingga 12 November 2019, Provinsi Gorontalo menjadi yang terbaik dalam serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Gorontalo mencapai angka 77% mengalahkan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 72,9%. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung masing masing 68,9%, 67,4% dan 65,8%.
“Jangan bergembira dan terlena dengan serapan anggaran yang baik. Perlu kita tanyakan administrasinya sudah benar atau tidak? Apa sudah dirasakan oleh masyarakat atau tidak?. Sudah diterima tapi manfaat dari itu sudah sejauh mana? Ini salah satu yang menjadi arahan Bapak Presiden,” ujar Rusli saat memimpin Apel Kerja ASN bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (18/11/2019).
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap agar sisa waktu yang ada hingga 15 Desember agar dimanfaatkan dengan baik. Setiap OPD selaku penanggungjawab teknis program dan kegiatan diminta turun ke lapangan untuk melakukan monitor dan evaluasi kerja.
“Provinsi Gorontalo saja yang realisasi APBD sudah 77 persen atau peringkat satu nasional, masih banyak anggaran yang harus kita belanjakan. Masih ada sekitar Rp20 miliar yang belum terserap. Masih ada sekitar Rp500 juta yang harus kita belanjakan setiap hari hingga 15 Desember,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan anggaran pada tahun 2020 nanti, ia menjelaskan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar kepala daerah segera mendorong untuk melakukan lelang proyek di akhir tahun. Harapannya awal Januari semua proyek dan program kegiatan sudah bisa berjalan.
Pekerjaan proyek di awal tahun diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di daerah secara lebih awal. Tidak ada lagi proyek yang menumpuk dan dikerjakan di akhir tahun. Berbagai regulasi yang dapat menghambat pembangunan diminta untuk ditinjau kembali bahkan dihilangkan.
“Jadi saya perintahkan Pak Sekda, dipantau juga oleh Pak Wagub agar lelang sudah tayang 1 Desember. Jika Januari belum lelang, maka dicoret saja untuk program unggulan lain. Berarti mereka tidak Siap dengan program yang disusun TAPD dan disetujui DPRD,” tegasnya.
Salah satu program yang terancam dikerjakan tahun 2020 yakni pembangunan jembatan Molindogupo di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Proyek senilai Rp36 miliar itu hingga pertengahan November ini belum ada kejelasan soal status pembebasan lahan dari pemkab setempat. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
