GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kontrak Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemprov Gorontalo dirampungkan pada akhir tahun ini. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada lagi keluhan tentang ketidakjelasan status dan gaji PTT di awal tahun nanti.
“Tolong ini untuk para pimpinan OPD agar mempercepat Surat Keputusan (SK) dari para PTT dilingkungan kerja masing-masing. Jangan sampai ada lagi kejadian PTT yang datang kerumah dinas, bawa anak sama istrinya, mengeluhkan tentang ketidakjelasan status dan gajinya, karena sudah berapa bulan kerja tapi belum juga terima SK dan gaji,” tegas Rusli saat memimpin rapat evaluasi bersama pimpinan-pimpinan OPD di Aula Rumah jabatan Gubernur, Senin (09/12/2019).
Lebih lanjut Rusli menambahkan, agar mengedepankan asas kemanusiaan terkait peninjauan ulang jumlah PTT dan efisiensi serta efektivitasnya.
“Saya minta kalau misalnya tahun 2020 ada PTT yang tidak akan difungsikan lagi, tolong beritahu langsung kepada yang bersangkutan, jangan sampai nasibnya mengambang, karena ini bicara soal nasib orang. Juga para PTT dilingkup pemprov Gorontalo, saya minta harus lebih multitasking, lebih produktif lagi,” tambahnya.
Ditempat yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo mengatakan, jumlah PTT yang membludak mengharuskan pihaknya untuk mengevaluasi Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban kerja (ABK) PTT dalam rangka mengurangi beban daerah.
“Saat ini ada 4.608 PTT, sudah termasuk didalamnya juga Guru Tidak Tetap (GTT). Termasuk juga 1473 orang PTT yang melaksanakan tugas Administrasi yang terindikasi seperti mengisi jabatan PNS, itu semua yang kemudian akan kita evaluasi,” imbuh Zukri.
Terkait seluruh pembahasan tentang PTT ini, Gubernur Rusli meminta agar diadakan pertemuan dengan seluruh PTT se-Provinsi Gorontalo. Selain untuk mengedukasi para tenaga PTT juga untuk memberikan pengarahan terkait langkah pengevaluasian yang sedang dilakukan saat ini. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
