Gorontalo – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo melampaui target fisik untuk progres penyerapan anggaran bulan Januari 2019. Keempat OPD tersebut yaitu Biro Pengadaan dengan realisasi sebesar 22,62 persen, Biro Humas dan Protokol sebesar 13,89 persen, Dinas Perhubungan dengan capaian 12,71 persen, serta Dinas Sosial yang realisasinya mencapai 10,45 persen.
Secara keseluruhan dari 32 OPD Provinsi Gorontalo, 30 di antaranya mencapai target fisik yang telah ditetapkan, menyisakan satu OPD yang tidak mencapai target dan satu OPD lainnya belum melakukan penginputan target.
“Kinerja masing-masing OPD diawal tahun ini cukup baik. Realisasi fisik kita mencapai 4,39 persen dari target 1,88 persen dan keuangan realisasinya sebesar 2,98 persen dari target 0,76 persen,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat penyerapan anggaran di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (18/2/2019).
Idris Rahim mengutarakan, upaya untuk menggenjot penyerapan anggaran sejak awal tahun sangat penting dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, roda perekonomian Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah. Oleh karena itu Idris menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk menggerakkan seluruh aparatur secara berjenjang dari administrator, pengawas dan pelaksana untuk mengoptimalkan perannya masing-masing.
“Penyerapan anggaran dan progres fisik menjadi salah satu acuan dalam penilaian kinerja. Untuk itu saya instruksikan seluruh pimpinan OPD segera mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan peran seluruh aparatur untuk percepatan penyerapan anggaran,” ujar Wagub.
Sementara itu terkait progres pengadaan barang dan jasa, Wagub Gorontalo dua periode ini menginstruksikan seluruh OPD untuk merampungkan proses pengadaan, baik pengadaan langsung maupun melalui E-Purchasing.
“Mulai sekarang kita harus mempercepat pelaksanaan kegiatan, jangan sampai terjadi kegiatan yang berulang-ulang dilelang dan menumpuk diakhir tahun. Untuk pengadaan langsung dan kegiatan swakelola lainnya harus segera dilaksanakan, seperti belanja barang dan konsultan, itu sudah bisa diproses,” tandas Wagub Idris Rahim. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
