DPRD Pohuwato Bahas Pembebasan Lahan dan Tenaga Kerja PT. PETS

Pembebasan Lahan
Komisi III DPRD Pohuwato bersama sejumlah karyawan PT PETS (Foto : Zainal)

Pojok6.id (DPRD) – Komisi III DPRD Pohuwato lakukan kunjungan lapangan ke perusahaan pertambangan emas PT di Desa Hulawa kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Sekretaris komisi III, Uduala mengatakan kunjungan itu dalam rangka membahas perekrutan tenaga kerja hingga rencana pembangunan akses jalan oleh perusahaan.

“Kaitan dengan ini penting jangan sampai ini menjadi konflik. Kita dukung perusahaan untuk menjadi ruang perusahaan untuk melakukan aktivitas tanpa mengganggu akses masyarakat itu sendiri,” Kata Sekretaris komisi III, Al Amin Uduala, Kamis, (28/4/2022).

Soal pembangunan infrastruktur jalan, Amin berharap pihak perusahaan dapat memperhatikan persoalan pembebasan lahan-lahan masyarakat sepanjang proyek pembangunan jalan perusahaan.

Read More

“Yang perlu diperhatikan adalah masalah harga dan persoalan lainnya yang ditimbulkan akibat pembebasan lahan,” Lanjutnya

Disamping itu, pihaknya juga meminta perusahaan dapat memaparkan rencana pembangunan jalan tersebut di depan pemerintah daerah dan . Pemaparan diperlukan agar pembangunan yang dilakukan diketahui secara jelas oleh pemerintah.

“Kemudian kita ingin perusahaan ini sebelum eksisting, paling tidak pemaparan kepada pemerintah juga DPRD. Jangan sampai DPRD jadi muara dari persoalan tanpa kita tahu persoalan awalnya seperti apa,” Ujar Amin

Di tempat yang sama, Senior Manager External Affairs Bambang Wijanarko, menyampaikan rencana pembangunan jalan akan dilakukan sepanjang 8,9 kilometer. Jalan perusahaan diperlukan agar aktivitas perusahaan tidak menganggu pengguna jalan umum dan masyarakat.

“Dari desa Teratai jalan Trans Sulawesi sampai dengan Desa Hulawa kurang lebih 8,9 Kilometer. Lebarnya 25 Meter. Mengapa jalan pintas itu dibangun semata-mata untuk menghargai masyarakat agar aktivitas perusahaan tidak menganggu aktivitas masyarakat,” Ujarnya Bambang.

Sedangkan untuk tahapan identifikasi dan validasi lahan-lahan masyarakat yang terdampak pembangunan jalan juga tengah dijalankan. Hasil dari proses tersebut akan menentukan harga setiap lahan masyarakat sebagai pembayaran ganti untung.

“Kita mulai dengan identifikasi lahan sekarang. Nanti lanjut ada tim penilai setelah itu kita lanjut validasi dokumen dengan pemilik lahan baru nanti kita bicara untuk negosiasi harga,” Ujar General manajer general manager land management, Rudy Riadi menambahkan. (Nal)

Related posts