GORONTALO – Menanggapi aduan dari masyarakat mengenai masalah antrian BBM jenis premium dibeberapa titik statiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo (Deprov) melakukan rapat audiensi bersama PT Pertamina (Persero), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), dan juga Dinas PNM, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Senin (5/4/2021).
Espin Tulie, Ketua Komisi II Deprov Gorontalo menunturkan rapat itu untuk mencarisolusi agar antrian yang masih terjadi bisa diminimalisir.
“Ini berangkat dari laporan dan keluhan masyarakat ke kepada kita (DPRD) tentang antrian yang terus terjadi dibeberapa SPBU, maka kami mengundang dan mempertanyakan kepada Pertamina dan beberapa owner pengusaha SPBU di Gorontalo, kira-kira apa yang menjadi penyebab daripada antrian yang berkepanjangan itu,” kata Espin, saat diwawancara media usai rapat tersebut, Senin (5/4/2021).
Espin mengungkapkan bahwa dari hasil rapat itu pihaknya telah menyimpulkan beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti.
“Kesimpulan ini kami ambil dari pihak-pihak yang mengikuti rapat tadi. Yaitu, harus ada ketegasan dari pemerintah daerah terhadap para oknum atau calo pengecer BBM disetiap SPBU, selanjutnya adalah adanya pembelian BBM yang sudah tidak sesuai dengan standar ini juga harus ditindak, kemudian menata kembali para pengecer, yaitu mereka bisa menjual BBM minimal 5 km dari SPBU terdekat,” imbuhnya
Disisi lain, Sales Branch Manager Rayon IV Sulutgo dari PT Pertamina (Persero), Fadlan mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemerintah daerah mengingat tinggal beberapa hari menjelang bulan suci ramadan.
“Kami akan secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah dan Hiswana Migas terkait masih ditemukannya antrian dibeberapa SPBU. Karena tinggal beberapa hari lagi ramadan, jadi kondisi ketahanan stok (BBM) harus terpenuhi sampia idul fitri nanti,” kata Fadlan.(Adv/Jar)
