Pojok6.id (DPRD) – DPRD Provinsi Gorontalo menerima massa aksi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Gorontalo, Rabu (16/10/2024).
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyuarakan sejumlah poin, antara lain:
1. Berdasarkan Surat Edaran Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo No. 551/Dishub-Bid.LLJ/1160/IX/2024 Perihal Perpanjangan Waktu
Pengalihan Lintasan Jalur Angkutan Barang Khusus (Kontainer).
2. Tuntutan Pencabutan Peraturan Gubernur Gorontalo No. 73 Tahun 2017 BAB II Ruang Lingkup Pasal III Point (b) yang mengatur tentang ketentuan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus peti kemas.
3. Dengan adanya kelangkaan BBM Solar Bersubsidi dan maraknya aksi pembelian Solar Bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
4. Maraknya kegiatan di Pelabuhan Anggrek yang tidak memiliki Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
5. Sehubungan dengan Point 1 (satu) diatas dan menindaklanjuti hasil rapat DPW ALFI/ILFA Gorontalo, dimana sesuai hasil kesepakatan bersama seluruh Anggota akan melakukan Aksi Mogok Kerja pada hari senin 14 Oktober 2024 sampai dengan batas waktu yang tidak ditetapkan.
6. Aksi Mogok Kerja yang dimaksud di atas meliputi seluruh pendistribusian barang dari Pelabuhan ke Gudang ataupun sebaliknya (FCL dan atau LCL).
Mewakili DPRD Provinsi Gorontalo, Faisal Hulukati, menanggapi dengan meminta pemerintah Provinsi Gorontalo agar segera mengambil tindakan, untuk membuka akses bagi kontainer yang tertahan.
“Saat ini, ada sekitar 600 lebih kontainer yang masih tertahan. Jika tidak dibuka aksesnya, jumlah ini akan terus bertambah. Kami berharap hari ini juga ada kebijakan yang dapat menjawab harapan Asosiasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penundaan akses ini, berdampak pada kebutuhan masyarakat yang terganggu akibat terhambatnya distribusi barang.
“Dampak dari tertahannya 600 kontainer ini sangat besar bagi masyarakat. Kami harap kebutuhan masyarakat di masing-masing depo, bisa segera terpenuhi tanpa menunggu lebih lama,” tambah Faisal.
Aksi mogok kerja yang direncanakan oleh ALFI Gorontalo diperkirakan akan melumpuhkan seluruh pendistribusian barang dari pelabuhan ke gudang atau sebaliknya, hingga pemerintah merespons tuntutan mereka. (Adv)
