Pojok6.id (Limboto) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang turut memunculkan berbagai risiko, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, saat menghadiri kegiatan Literasi Keuangan dalam rangka Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 2026, yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Rabu (10/6/2026).
Menurut Sugondo, kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai, agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan, maupun praktik keuangan ilegal.
“Jika tidak dibekali literasi yang baik, masyarakat berpotensi terjebak pada pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online yang saat ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya
Ia menjelaskan, program GENCARKAN merupakan salah satu langkah strategis untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Melalui program tersebut, pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan terus mendorong edukasi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan.
Sugondo berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi semata, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mengelola keuangan secara lebih bijak dan produktif.
“Pemerintah daerah mendukung penuh GENCARKAN 2026, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, mengatakan peningkatan literasi keuangan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat literasi keuangan nasional berada pada angka 66,46 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.
Menurut Robert, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan tumbuh lebih cepat dibandingkan pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan yang digunakan.
“Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Robert. (adv)
