“Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia, bahwa ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim saat membacakan Sambutan Menteri Kesehatan RI.
Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie melantik pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka) dan Pimpinan Satuan Karya (Pinsaka) Pramuka Bakti Husada Tingkat Daerah Gorontalo masa bakti 2019 – 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo nomor 28 tahun 2019.
Selain itu, Rusli menambahkan, masyarakat yang berkumpul di warung kopi juga berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris A Jusuf meminta pihak eksekutif menjawab tanggapan fraksi-fraksi terkait dengan Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun).
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) RS Ainun kepada rakyat. Ia tidak ingin berkomentar banyak soal empat fraksi yang menerima dan tiga fraksi yang menolak keputusan tersebut pada Sidang Paripurna, Senin (18/11/2019).
Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), dalam mengembangkan rumah sakit merupakan pembahasan KPDBU pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Paris R.A Jusuf.
DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya mengesahkan skema perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Skema tersebut merupakan skema pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo menyampaikan sejumlah harapannya terkait dengan usia Provinsi Gorontalo yang telah memasuk 20 tahun. Harapan itu terkait dengan upaya pembangunan yang dilakukan yang bertujuan untuk masyarakat Gorontalo.
Ketika menjelaskan tujuan pembangunan RS Ainun, suara Gubernur Rusli jadi terbata-bata, air matanya tidak terbendung. Sesekali ia terdiam seolah tak bisa berkata-kata. Suasana haru menyelimuti ruang siar yang ikut dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, Asisten Administrasi Sukril Gobel, Kepala Bappeda Budiyanto Sidiki dan Plt Kadis Kesehatan Misranda Nalole.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) menyebut rencana pekerjaan Jembatan Molindogupo pada tahun 2020 terancam gagal dilaksanakan. Pasalnya, hingga pertengahan November 2019 kepastian pembebasan lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol) belum jelas.
