Idris menjelaskan, sensus yang dilakukan secara door to door ini hanya tinggal melakukan verifikasi saja. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada petugas pencacah dan kepada kepala BPS Gorontalo, karena dalam rangka mewujudkan satu data kependudukan menuju Indonesi Maju telah dilakukan verifikasi data.
Brigjen Pol. Wisnu Andayana, menyampaikan tujuannya menemui Gubernur Gorontalo untuk memohon petunjuk dan dukungan dalam hal kelancaran selama bertugas di Provinsi Gorontalo.
“Pergub ini kita buat berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2020. Inpres sudah jelas bunyinya, pasal-pasalnya, begitupula pergub. Akan sangat sia-sia jika pergub ini hanya jadi semacam pemanis saja, tindakan dan sanksinnya tidak dijalankan,” kata Rusli saat evaluasi ini Rapat Forkopimda melalui Video Conference, Senin (7/9/2020).
Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo masuk dalam zona kuning atau risiko rendah kasus Covid-19. Dari 244 kasus Covid-19 di Kabupaten Boalemo, 235 di antaranya telah sembuh, enam orang meninggal dunia, dan menyisakan tiga orang yang saat ini dalam perawatan.
Hal itu dikatakan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat usai uji coba jalur offroad, di Desa Meranti. Rusli menginginkan Desa Meranti, menjadi destinasi wisata minat khusus.
Dalam pertandingan pembuka berlangsung seru, Wagub Idris Rahim yang berpasangan dengan Anwar melawan pasangan Wakil Bupati Boalemo Anas Yusuf berpasangan dengan Ketua Pengcab Pelti Boalemo, Hardi Mopangga.
Hal itu tidak sejalan dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 dan PKPU nomor 6 tahun 2020. Terlebih, Pemprov Gorontalo juga sudah mengeluarkan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang Peneran Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno, menyatakan mengembangkan pangan lokal berbasis UMKM merupakan langkah penting agar pangan lokal memiliki daya saing yang kuat, sehingga pemerintah terus mengajak UMKM untuk mengembangkan hal ini.
Menurut Gahtan, penindakan disiplin pegawai oleh atasan langsung menjadi keharusan. Jika atasan langsung tidak melakukan penindakan sesuai prosedur atas pelanggaran bawahannya, maka atasan langsung diberi sanksi sebagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada bawahannya.
“Pastikan masyarakat wajib pilih sudah terdaftar dan gunakan hak pilihnya dengan baik karena ini untuk memilih kepala daerah yang akan menentukan masa depan daerah lima tahun ke depan,” lanjut Wagub.
