“Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa telah terjadi Maladministrasi, berupa kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum oleh Wali Kota Gorontalo dan tidak memberikan pelayanan dalam proses pengajuan subsidi listrik tepat sasaran oleh camat Kota Timur,” kata Sofyan.
Menurut Supandi Pakaya, Kuasa Hukum pasangan Marten – Ryan (Matahari) kasus ini seharusnya sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan, karena sudah diputuskan batal oleh Panwaslu Kota sebelumnya.
Menurut Hasrul, penyerahan LAHP yang diselenggarakan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, pada Rabu 11 Juli 2018 idealnya dihadiri oleh atasan terlapor.
Terhadap laporan tersebut lanjut Hasrul, pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan permintaan klarifikasi ke Kepolisian Resor Gorontalo Kota.
“Program yang saya targetkan ditahun 2018 ini setelah pembangunan SPN Batudaa, yakni Polres Gorontalo Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara. Insya Allah ditahun 2018 ini keduanya bisa terealisasi,” kata Kapolda.
“Kepala Kejati mengatakan bahwa penanganan kasus ini sudah 99 persen, tapi kenyataan dilapangan justru tidak relevan, karena hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditahan,” kata Rauf, kepada awak media.
“Masih akan dipanggil lagi, karena ini kan ada 7 paket dan baru 1 paket yang diperiksa. Kemungkinan akan dipanggil lagi,” ungkap Yudha.
“Saya koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dan Kecamatan untuk meminta perlindungan terkait masalah penyegelan kantor ini. Karena ini kan milik pemerintah bukan milik saya pribadi,” kata Irwan.
Warga Desa Tilangobula Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango melakukan penyegelan Kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jumat (29/6/2018) malam. Hal ini dilakukan karena warga merasa Ketua Bumdes tidak transparan dalam realisasi anggaran.
“Jumpa pers ini dilakukan bukan membahas tentang Pilwako, karena itu sudah selesai dan tinggal menunggu hasil resmi yang akan ditetapkan KPU Kota Gorontalo,” kata Adhan.
