Kerusakan hutan mangrove di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai begitu mengkhawatirkan ekosistem laut. Kerusakan mangrove itu juga berimbas kepada warga Lambangan, misalnya seprti berkurangnya hasil tangkapan nelayan, pasang surut air laut yang masuk ke lahan warga sekitar pesisir dan sejumlah persoalan lain yang dihadapi warga Desa Lambangan.
“Saya khawatir sebagai mahasiswa hukum terhadap penerapan dan penegakan hukum di Gorontalo, legitimasi dari lembaga berwenang sudah tidak digunakan lagi, ini mencemaskan,” ucap Charlie.
Suksesnya hari Bhayangkara ke-73 khususnya di wilayah Hukum Polda Gorontalo, tentunya tak lepas dari peran serta berbagai elemen warga masyarakat di Provinsi Gorontalo. Suatu kebanggaan dan prestasi tersendiri buat Kepolisian Daerah Gorontalo beserta jajarannya hingga puncak pelaksanaan Upacara hari Bhayangkara ke 73 saat ini Rabu, 10 Juli 2019 secara keseluruhan tak lepas dari partisipasi warga masyarakat Provinsi Gorontalo.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah. Salah satunya melalui pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Sweet Media di Kabupaten Boalemo, pekan lalu.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran Danial Ibrahim saat membuka kegiatan sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2019, Jumat (5/7/2019) di ruang Huyula kantor Gubernur Gorontalo.
Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) melakukan penanaman 3800 bibit mangrove di Pulau Batang desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Jumat (05/07/19).
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo,Rabu (03/07/2019). Aksi itu untuk mendesak penyelesaian kasus mangkraknya pembangunan gedung kantor DPRD kabupaten Gorontalo dan sejumlah kasus dugaan korupsi di Gorontalo.
“Saya bertemu Pak Jokowi selaku Presiden terpilih, dalam agenda silaturahmi bersama TKN dan TKD,” ujar Idah Syahidah Rusli Habibie.
Afrianto Darmawan Kepala Bidang (Kabid) Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo menyebut masih ada beberapa badan usaha di Kabupaten Gorontalo yang belum mendaftarkan semua karyawannya di BPJS Kesehatan.
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi pengakuan utama kita bersama, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM, termasuk dalam proses penegakan hukum.
