Hal tersebut disampaikan Irwan Hunawa, saat pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Covid-19 oleh Badan Pemenang Pemilu (BAPPILU) DPD Partai Golkar Kota Gorontalo, pada kediaman pribadinya, di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo, Selasa (14/9/2021).
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memilih Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai salah satu dari enam daerah yang menjadi percontohan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan parameter kajian Indonesia Governance Index (IGI).
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah secara virtual di ruang kerjanya di Gubernuran Gorontalo, Selasa (14/9/2021).
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengharapkan Dinas Sosial (Dinsos) provinsi sediakan anggaran pembiayaan operasional tenaga pendamping di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU) Beringin, Kelurahan Hutuo, Kabupaten Gorontalo.
Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan F Kono menyampaikan harapannya kepada semua elemen masyarakat, untuk ikut mensukseskan program vaksinasi serentak di Kota Gorontalo.
“Pada 18 Oktober 2020 kami melapor ke Presiden Joko Widodo di Istana negara , setelah itu kita kemudian melaksanakan Pre-Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini pada 12 Maret 2021,” ungkapnya.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha menemui Kepala Perpustakaan Nasional RI, dalam kunjungan kerjanya di Jakarta, Senin (13/9/2021).
Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin mengatakan, bahwa capaian itu terjadi dalam kurun waktu dua minggu ini. Maka, dirinya menargetkan pada akhir bulan september 2021 nanti jumlah vaksinasi di wilayahnya telah mencapai 60 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Nasir Giasi meminta masalah banjir harus segera ditangani serius oleh pemerintah. Pasalnya, hanya dalam beberapa jam diguyur hujan rumah-rumah warga hingga pusat perkantoran terendam banjir. Kondisi itu diperparah dengan kondisi drainase yang buruk.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2022 diproyeksikan senilai 1.7 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo usai memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggara
