Pembagian sembako untuk pengemudi bentor (becak motor) oleh Gubernur sudah sesuia dengan prosedur pencegahan penyebaran virus covid-19. Sebelumnya pada hari Rabu (7/4/2020) pemerintah provinsi Gorontalo telah merencanakan untuk membagikan sembako di setiap pangkalan bentor.
Upaya pemerintah yang mengalokasikan pergeseran anggaran percepatan penanganan pandemi covid-19 untuk memberdayakan Gudang Beku Terintegrasi (Integrated Cold Storage System/ICS) dinilai oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari fraksi Partai Demokrat merupakan tujuan yang baik.
“Harapan kami pada pemerintah agar DPRD bisa terlibat, karena kami juga punya tanggung jawab moral ke masyarakat”Jelasnya.
DPRD Provinsi Gorontalo mengelar rapat bersama forkopimda plus di Gorontalo untuk membahas langkah langkah pencegahan covid-19. Rapat digelar melalui video conference, Rabu (07/04/2020).
Anggota DPR RI Idah Syaidah terus melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus covid-19. Sebelumnya, seminggu setelah diinformasikan oleh Pemerintah pusat tentang adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif covid-`9, Anggota DPR RI Dapil Gorontalo itu telah melakukan mensosialisasikan pencegahan penyebaran covid-19.
DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi kerjasama pembangunan rumah layak huni (mahyani) antara pemerintah dan TNI. Hal itu disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili saat meninjau persiapan pembangunan mahyani di Kabupaten Gorontalo, Selasa (07/04/2020).
DPRD Provinsi Gorontalo meninjau persiapan pengerjaan 700 unit rumah layak huni (Mahyani) di Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya, pengerjaan mahyani itu telah disepakati akan dikerjakan oleh Korem 133/Nani Wartabone.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meninjau beberapa SPBU untuk pastikan ketersediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) di Gorontalo, Senin (6/4/2020).Peninjauan dilakukan di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
DPRD Provinsi Gorontalo mengawasi proses bantuan hibah ke Masjid Al-Amanah Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila yang diberikan oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan untuk mendistribusian dana hibah keuangan yang diperuntukkan bagi rumah-rumah Ibadah yang ada di Provinsi Gorontalo.
Dua warga di Kabupaten Bone Bolango yang berstatus Orang Dengan Pemantauan (ODP) diketahui menolak melakukan rapid test. Hal itu terungkap saat kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di Puskesmas Suwawa,Jumat (03/04/2020).
