Ketua Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Hardi Sidiki berharap pemanfaatan Rumah susun sewa (Rusunawa) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini, agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Harapan tersebut disampaikan Hardi, usai mengikuti acara Peresmian Rusunawa MBR Buliide Kota Gorontalo oleh Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khawali Abdul Hamid, Sabtu (2/10/2021).
Komisi I Deprov Gorontalo didampingi Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo melakukan koordinasi pengembangan program desa digital dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, pada Kamis (30/9/2021).
Anggota DPRD Pohuwato fraksi PKB, Yunus Usman mengaku kecewa atas penyelenggaraan CPNS 2021. Penyebabnya, tidak ada penerimaan apoteker di daerah itu padahal tenaga apoteker sangat dibutuhkan pemerintah daerah.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Boalemo didorong jadi sentra penghasil biji mete lewat program Rehabilitasi Hutan Lindung (RHL) yang dilaksanakan oleh BPDAS-HL Bone Bolango.
Anggota legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Ariston Tilameo mendesak pembangunan pasar sentral agar segera direalisasikan. Desakan itu ia sampaikan karena melihat hingga kini belum adanya kepastian tentang nasib pembangunan Pasar Sentral.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mendukung keberlanjutan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh BPDAS-HL Bone Bolango dengan memprioritaskan anggaran di Dinas LHK Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I DPRD Pohuwato Amran Andjulangi mengemukakan lima poin utama hasil rapat dengar pendapat (RDP) pimpinan dan anggota komisi I, II, III DPRD Pohuwato dengan Dinas Kesehatan Pohuwato. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers usai RDP yang digelar tertutup di ruang rapat DPRD Pohuwato, Senin (27/9/2021).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo mengharapkan pemerintah tetap menjaga konsistensi penggunaan APBD tahun 2021 sesuai dengan perencanaan.
Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengarusutamaan Gender (PUG), Senin (27/9/2021), di Aula II DPRD Kota Gorontalo.
DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah menetapkan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2022 melalui rapat paripurna pada Senin (27/9/2021). Kris Wartabone, Wakil Ketua DPRD mengatakan, melalui penetapan maka DPRD bersama pemerintah sudah memiliki proyek peraturan daerah yang akan dibahas secara bersama. Dalam rapat paripurna itu,15 Ranperda telah disahkan yang meliputi 7 usul pemerintah, 5 usul DPRD, dan 3 rancangan perda yang sifatnya strategis.
