Dalam Rilis yang diterima redaksi Pojok6.id, kunjungan Komisi I Deprov Sulut itu diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Mitran Tuna. Dalam penyampainnya ke jajaran Komisi I Deprov Sulut ia menjelaskan saat ini pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Gorontalo lebih banyak kegiatan dalam daerah
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan penghijauan kawasan penyanggah hutan serta pencanangan desa wisata, di Desa Tulabolo,Kabupaten Bone Bolango, Rabu (22/07/2020).
Sulyanto Pateda, aleg Deprov Gorontalo dari Fraksi Gerindra meminta Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Gorontalo, harus terlibat langsung pada proses verifikasi penerima bantuan Mahyani.
Komisi III Deprov Gorontalo melakukan evaluasi program tiga mitra kerja.Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian program yang dilaksanakan ditahun 2020. Mitra Kerja itu terdiri dari Dinas Perumahan & Pemukiman, Satker Penyedia Perumahan, dan Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Gorontalo.
Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo membahas Laporan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Gorontalo, Selasa (21/07/2020).
Pertemuan antara Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Aliansi Barisan Rakyat – Bersama Rakyat (Aliansi Bar – Bar) terkait dengan rencana kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak membuahkan hasil. Hal itu pun diakui oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf. Namun ia menyatakan akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan Aliansi Bar Bar.
“Sekarang ini yang banyak berperan disini hanya dari Balai Wilayah Sungai” Kata Laode saat melakukan kunjungan kerja untuk melihat langsung kondisi Danau Limboto dari Museum Pendaratan Soekarno, Desa Iluta Kabupaten Gorontalo, Sabtu (18/07/2020).
Ance Robot, anggota Legislatif Deprov Gorontalo dari Dapil V Kabupaten Gorontalo Utara,menerima aduan dari penerima bantuan Mahyani di Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Biawu, telah terjadi pengurangan ditiap item pengerjaan mahyani.
“Jadi kita melakukan pemetaan kawasan bencana. Kenapa kami memilih Olele, karena desa ini menjadi lokasi wisata yang mendunia.namun memang di beberapa lingkungan desa itu memang rawan longsor “ Kata anggota Komisi IV,Sofyan Puhi,saat melakukan kunjungan kerja di Desa Olele Kabupaten Bone Bolango Jumat (17/07/2020).
“Selama ini RPTKA yang disusun oleh pengelola PLTU terkadang dilapangan itu tidak sama” Kata Thomas, saat diwawancarai oleh awak media setelah melakukan dialog dengan pedemo penolakan TKA PLTU Tanjung Karang.
