Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato menggelar rapat paripurna ke-1 memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Pohuwato tahun 2022, Jumat (25/2/2022). Rapat Istimewa itu sekaligus perayaan ke-1 pemerintahan Saipul A Mbuinga Suharsi Igirisa (SMS).
“Kami di DPRD tetap berkomitmen sukseskan, mengawal penuh apa yang menjadi program pak Saipul dan Ibu Sehari itu sendiri menjelang momen satu tahun SMS dan HUT kabupaten Pohuwato,” Kata Nasir yang juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Selasa (15/2/2022).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, Wawan Hatama berharap pemerintah daerah memperhatikan kebutaan tabung gas LPG 3 Kg bagi warga di Kecamatan Popayato, Kecamatan Popoyato Barat hingga Kecamatan Popayato Timur. Wilayah itu dinilai masih terjadi kelangkaan gas LPG 3 Kg akibat minimnya agen penyalur.
“Untuk dua lokasi kebakaran alhamdulillah kita Fraksi partai golkar urungan dan bersama sama ingin membantu meringankan beban yang dialami masyarakat yang mengalami musibah,” Kata ketua Fraksi partai Golkar, Al Amin Uduala, Senin (14/2/2022).
Komisi III DPRD kabupaten Pohuwato melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau. Ketua komisi III Beni Nento mengatakan, kunjungan kerja itu dalam rangka studi tiru ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Pekanbaru, Riau.
Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi menyoroti persoalan penghimpunan dana masyarakat berkedok investasi, yang dilakukan oleh Rahmat Is Ambo, melalui perusahaan PT Internasional Busines Futures (IBF).
Yayasan Madinatul Khairaat Al – Fatih Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, milik Anggota Legislatif (Aleg) DPRD kabupaten Pohuwato Otan Mamu, melakukan wisuda perdana penghafal Qur’an.
Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Beni Nento, menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Internasional Busines Futures (IBF) batal digelar.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, meminta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) maksimalkan program kegiatan yang dijalankan.
DPRD Kabupaten Pohuwato mendorong masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), agar tetap maksimal memberikan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran daerah.
