Pojok6.id (Bone Bolango) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemanPAN-RB) menunjuk Kabupaten Bone Bolango, sebagai salah satu dari 12 kabupaten/kota terpilih di Indonesia, sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan.
Kabupaten Bone Bolango merupakan satu-satunya daerah dari Provinsi Gorontalo, yang terpilih hal tersebut terkuak pada grand launching dan penandatanganan komitmen bersama, pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan KemenPAN-RB, di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat (21/10/2022)
Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli mengatakan, Kabupaten Bone Bolango mempunyai komitmen yang tinggi untuk menangani masalah-masalah kemiskinan dan kerakyatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Menurutnya reformasi birokrasi sendiri merupakan upaya dan sarana, untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan,” ucap Merlan
Lebih lanjut Merlan menguraikan, sebagaimana disampaikan Menteri PANRB bahwa reformasi birokrasi tematik, bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada reformasi birokrasi tematik ini, mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih efektif sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.
“Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dan lain sebagainya,” ungkapnya
Merlan menegaskan, tentu akan mendukung penuh pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini. Dengan harapan program penanggulangan kemiskinan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang lebih baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Lewat reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini, diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,” tandasnya
Diketahui 12 Kabupaten/Kota yang masuk sebagai pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu di antaranya Pemerintah Kabupaten Banyumas, Bener Meriah, Bone Belango, Jayawijaya, Kapuas Hulu, Lampung Selatan, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin, Teluk Wondama serta Kota Pariaman dan Surabaya. (Adv)
