Bersama Kapolda dan Ketua Deprov, Gubernur – Wagub Gorontalo Temui Masa Aksi Demo di Bundaran HI

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur, Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Kapolda Gorontalo, Irjen Pol. Widodo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, saat duduk dan menemui langsung masa aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Bundaran Hulondalo Indah (HI), Senin (1/9/2025) (Foto: Haris Diskominfotik)

Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur, Idah Syahidah Rusli Habibie, serta Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili, menemui aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Bundaran Hulondalo Indah (HI), Senin (1/9/2025).

Mahasiswa UNG yang tergabung dalam Aliansi Merah Maron, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD, dan Polda Gorontalo.

Dalam tuntutannya, pertama mahasiswa menuntut Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan secara resmi kepada Presiden RI, terkait pemberhentian menteri yang bermasalah, serta pencopotan terhadap wakil menteri yang merangkap jabatan.

Read More

Terhadap tuntutan mahasiswa itu, Gubernur Gusnar Ismail dengan tegas menyatakan menerimanya, dan siap menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Dengan ini saya menyatakan tuntutan itu saya terima. Saya akan menyampaikan surat pengantar khusus, langsung kepada bapak Mendagri sebagai atasan saya dan tembusan kepada bapak Presiden Prabowo,” tegas Gusnar.

Aliansi Merah Maron juga menuntut DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengkonsolidasikan setiap partai politik, dalam rangka menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kewenangan DPR RI.

Aspirasi tersebut meliputi menjamin keterbukaan ruang partisipasi publik dalam setiap proses legislasi, melakukan kajian kembali terhadap pemberlakukan dana pensiun yang sudah tidak sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 dan prinsip keadilan, tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap dana transfer kepada pemerintah daerah, menolak pemotongan dana pendidikan, menolak pembahasan rancangan undang-undang Polri dan KUHP.

Mahasiswa juga menuntut untuk mereformasi institusi Polri secara menyeluruh, serta mendesak Kapolri untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat Kepolisian dalam pengamanan demonstrasi di Indonesia. Kepada Kapolda Gorontalo, Aliansi Merah Maron menuntut untuk segera menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat, baik yang berkaitan dengan permasalahan internal di tubuh Kepolisian maupun persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Tuntutan ini sudah kami tandatangani dengan penegasan akan ditindaklanjuti,” pungkas Gusnar pada aksi demonstrasi yang berakhir damai itu. (Adv)

Related posts