Gorontalo – Anggota DPD RI Abdurahman Bachmid yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa, tidak ada intervensi didalam MUI atas pandangan hak politik setiap orang.
“Tidak ada keputusan dan keharusan terhadap organisasi MUI, dan juga tidak ada komunikasi perintah baik lisan maupun tulisan kepada seluruh pengurus MUI berkonsolidasi terhadap salah satu capres atau cawapres,” tegas Bachmid.
Dipusat sendiri dukungan MUI itu terbelah, karena memang tidak ada arahan harus mendukung salah satu capres atau cawapres, sehingga kita didaerah pun demikian.
Namun demikian itu bukan berarti kita tidak punya pilihan, sedangkan ketua umum saja jadi kontestan, kita didaerah tidak sekedar memberikan pilihan, kita juga tentu dituntut untuk mengayomi.
“Kita sudah terbiasa dengan berbeda paham dan pandangan, baik dalam politik maupun mazhab keagamaan, di MUI sendiri kita mengayomi semua mazhab yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan mengayomi bukan berarti kita meyudutkan pilihan orang lain, atau menjelek-jelekan dukungan orang lain baik dalam keagamaan maupun pandangan politik.
Dirinya mengaku sebagai calon anggota DPD tidak mengikat MUI harus memilih dirinya. “Tidak ada arahan harus memilih saya, mereka bebeas, kecuali pembicaraan pribadi, karean bisa jadi ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung,” imbuhnya.
Setiap mereka memiliki hak pilihan, begitu juga dengan capres dan cawapres. Ia mengakui memang sudah tidak pengurus partai PKS, namun latar belakangnya adalah partai politik dan itu sudah dinafikan. (idj)
