Pojok6.id (Deprov) – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat bersama OPD dan stakeholder terkait, untuk membahas persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Gorontalo.
Rapat yang berlangsung di ruang Dulohupa, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (18/10/2021) tersebut, turut dihadiri para Kepala Dinas Sosial, Koordinator PKH dan Koordinator BSP se-Provinsi Gorontalo.
Ditemui usai rapat, Anggota Komisi IV La Ode Haimudin mengatakan, saat ini tidak perlu untuk saling menyalahkan, karena semua data diinput dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi.
“Dari hasil laporan mereka tadi, yang ada masalah itu aplikasi e-PKH. Kemudian masih ada data yang tidak sinkron, yang mengakibatkan orang tersebut tidak muncul namanya,” kata Laode.
Selain itu, lanjut La Ode, banyak data penerima PKH atau KPM yang belum ada SP2D.
“Mungkin penyebabnya adalah yang bersangkutan nonaktif dalam DTKS. Oleh karena itu perlu ada langkah-langkah proaktif, dari pemerintah kabupaten kota,” ungkapnya.
La Ode berharap, semua stakeholder terkait membuat berita acara bersama terkait data-data yang belum terselesaikan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten kota.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Doni Lahati mengungkapkan, ada dua persoalan dalam DTKS, yakni masalah teknis dan non teknis.
“Salah satu masalah teknisnya yaitu masalah SDM dari operator pengelola, dan solusi dari teman-teman provinsi, akan di adakan Bimtek. Kemudian masalah nonteknisnya juga akan dilaksanakan penetapan kesepakatan di tingkat desa sampai tingkat provinsi,” ujar Doni Lahati.
Sehingga, lanjut Doni menambahkan, data yang disampaikan menjadi data kesepakatan bersama dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten kota. Dan tidak ada lagi perbedaan data .
“Dengan hal ini saya berharap hanya 1 data yang akan keluar, dan tidak ada data lain,” pungkas Doni. (adv/lan)
