Pemerintah kabupaten Gorontalo terus mengingatkan pihak penyewa toko menara Limboto, Heru Runudalie agar secepatnya mengosongkan tempat tersebut karena akan dilakukan pembangunan Instalasi Farmasi. Keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak itupun sudah disampaikan berulang kali sejak tahun 2018 silam.
Terkait dugaan pelanggaran dalam pembangunan jalan dan pembuatan wisata Pantai Ratu di kawasan hutan lindung Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo menyatakan sudah melakukan pengecekan lapangan.
Jelang Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking pada 26 Juni 2019. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo sosialisasi Pra HANI di Bundaran Saronde, Kota Gorontalo.
Bantuan bagi korban banjir di kawasan Konawe dan Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalir. Hingga Rabu, 19 Juni 2019 tercatat total bantuan dari 22 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang di koordinir PT Pertamina (Persero) sudah mencapai Rp 1,25 Miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyelamatan aset dan keuangan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah. FGD yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (19/6/2019).
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menilai aktivitas pembangunan tempat wisata pantai Ratu di kawasan hutan lindung, desa Tenilo, Kabupaten Boalemo berpotensi maladministrasi.
Merasa pemuda dan anak-anak di kampungnya dilanda krisis moral, Bripka. Feriyanto Rahim berinisiatif mendirikan Rumah Baca dikompleks pemukiman nelayan di Kota Gorontalo.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo menyatakan baru sekitar 5 persen penyalaguna dan pencandu narkoba di Gorontalo yang bisa direhabilitasi.
Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyatakan bahwa narkoba merupakan common endemy atau musuh bersama. Untuk itu diperlukan komitmen dari seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam rangka menjaring informasi dan inventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Rapat kerja berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (18/6/2019).
