“Kurang lebih ada 80 Karton Air Mineral yang sudah kami bagikan kepada teman-teman yang sementara berjuang untuk menolak Undang-undang Omnibus Law ini, dan itu merupakan hasil donasi juga sebagian uang kas Organisasi serta kontribusi langsung dari anggota Mapala,” sambung Wawan.
“Pada prinsipnya pelaksanaan pemberian rekomendasi pembukaan sekolah tetap kita mengacu pada surat yang masuk terutama ada surat edaran dari Gubernur Gorontalo. Jadi kita tunda dulu memberikan rekomendasi untuk sekolah yang layak dibuka,” jelas Zubair, Jumat (9/10/2020).
Danial merinci jumlah uang yang belum dicairkan. Kabupaten Pohuwato masih ada sekitar Rp 355 juta, Gorut Rp 467 juta dan Bone Bolango Rp 826 juta. Setiap Kepala Keluarga yang terdata masing masing memperoleh bantuan dalam bentuk pangan senilai Rp 178.150.
“Lanjutkan hal-hal yang telah di kerjakan kepala desa sebelumnya dan yang belum di laksanakan itu di selesaikan,” tegas Bupati Indra, Jumat (9/10/2020).
Kunjungan Danbrigrif 22 di Pemkab Gorut, selain ajang silaturahmi juga membahas pembebasan lahan di seputaran lokasi yang nantinya di jadikan ruas untuk tempat latihan.
Rusli menjelaskan, bantuan pangan bersubsidi di era kepemimpinannya merupakan wujud karya nyata untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 ini, sebagian warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga itu pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk membantu kesulitan tersebut.
Ahmad Arsyad, Warga Desa Pentadu Barat yang kesehariannya bekerja serabutan itu mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang diserahkan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan istrinya Idah Syahidah.
Meyske menerangkan, UU Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah terkesan dipaksakan. Sehingga menimbulkan banyak tanda tanya bagi masyarakat juga penolakan dari seluruh kaum buruh di Indonesia.
“Tiga orang tersebut ditangkap dan diamankan di Mapolda Gorontalo, selanjutnya berkat pembicaraan dan gontok-gontokan tiga orang itu sudah dibebaskan oleh pihak Kepolisian,” kata Faisal Saidi, Koordinator Pendataan Massa Aksi, Kamis (8/10/2020).
Menurutnya, rapat evaluasi tersebut membahas point penting tentang perwujudan penyetaraan kedudukan hak yang sama antara perempuan dan Laki-laki khususnya di lingkup pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan hingga pada lingkungan rumah tangga.
