Pemkab Gorontalo Utara menyerahkan bantuan kepada kios-kios yang menjual berbagai macam kebutuhan pangan di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, dan Kwandang. Plt Bupati Gorut, Thariq Modanggu, mengatakan bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah guna menjamin ketersediaan pangan masyarakat.
Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo akan membahas terkait dua buah Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan daerah (Perda) No.7 tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan perubahan kedua atas Perda No.9 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal.
Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menyikapi lonjakan harga minyak goreng. Untuk target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo membentuk tim Panitia khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2021, dan tiga buah Rancangan peraturan daerah (Ranperda) usul inisiatif eksekutif, Selasa (5/4/2022).
Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Gerbang Emas untuk cepat menindaklanjuti temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo. Berdasarkan hasil audit dari BPKP PUDAM tersebut termasuk dalam kategori perusahaan sakit.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pohuwato Achmad Djuuna mengatakan bahwa saat ini 7 dokumen kependudukan dapat dicetak melalui kantor desa. Hal itu dapat dilakukan setelah Dukcapil Pohuwato meluncurkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegritas Tanpa Ongkos (PAK TITO) dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Zonasi Untuk Desa Anda (PAK ZUDAN), Kamis 31 Maret 2022.
Pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Gorontalo telah mencapai target yang diharapkan. Secara keseluruhan, program bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di tahun 2021 kemarin telah mencapai 100 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, memastikan akan terus mengawal pembangunan Islamic Center di Kota Gorontalo.
Wakil Ketua Panita Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie meminta Dinas Kesehatan agar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 105 milyar rupiah dari total 150 milyar rupiah digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie sehingga menjadi rumah sakit tipe B.
ejak 14 Maret 2022 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2021. Pansus yang diketuai Meyke Camaru itu, kini selesai mengevaluasi kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.
