Terkait rencana diadakannya pertemuan peningkatan daya saing dan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggagas kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pemasaran komoditi unggulan daerah, khususnya ternak sapi potong.
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Ariston Tilameo menyampaikan bahwa segala hal berhubungan dengan anggaran harus dipertimbangkan dari semua aspek.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memastikan stok sembako menjelang bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang stabil.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menyatakan pengelolaan keuangan daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meski dalam masa pandemi.
Pasca kejadian bom bunuh diri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan teror di Mabes Polri, Jakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Senin (5/4/2021).
Sandiman senior Provinsi Gorontalo, Suharto M.Suma menerima tanda penghargaan Dharma Persandian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Eduart Wolok, melepas 161 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Membangun untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS), Senin (5/4/2021) di Halaman Kantor LPPM.
Terpilih sebagai Ketua Pansus (Panitia Khusus), Irwan Hunawa mengungkapkan, bahwa ini adalah bentuk Kepercayaan kepada dirinya dalam menghasilkan sebuah keputusan bersama tim pansus nanti.
Percepatan penurunan stunting menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Guna mewujudkan upaya percepatan penurutan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
