Take a fresh look at your lifestyle.

Jabar Berlakukan “New Normal” Meski Belum Capai Standar WHO

BANDUNG – Provinsi Jawa Barat akan menerapkan tatanan kenormalan baru (new normal) dengan perlahan membuka kembali kegiatan ekonomi mulai Senin, 1 Juni 2020. Meski begitu, tingkat penularan di provinsi ini masih sedikit lagi sebelum mencapai standar WHO.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat kenormalan baru dimulai, tempat kegiatan dan bekerja akan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Protokol tersebut antara lain menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan ketika keluar-masuk dari sebuah tempat.

Dia mencontohkan, pusat perbelanjaan bahkan harus membatasi pengunjung sampai setengah dari total kapasitas.

“Kalau tadinya mungkin 10.000 sekarang diumumkan hanya 5.000,” paparnya ketika mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau simulasi pembukaan mal di Bekasi, Selasa (26/5) siang.

“Gimana tahunya itu sudah 5.000? Nanti satpam-satpam di depan akan menghitung. Kalau sudah lewat maka yang di atas 5.000 mengantre dulu di sebuah tempat, nanti orang keluar dia masuk,” tambahnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Pemda akan menggelar sosialisasi sampai Minggu, 31 Mei–hanya 4 hari sejak diumumkan.

New Normal
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Humas Jabar)

Belum Ideal

Jabar akan menerapkan tatanan kenormalan baru bersama 3 provinsi lain, yakni DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Di Jabar, situasi dinilai membaik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) level kota dan provinsi diberlakukan.

Sebelum PSBB, ada 40 kasus positif baru per hari, kini turun menjadi 21-24 kasus. Sementara rata-rata kematian akibat Covid-19 pun menurun dari 7 jiwa menjadi 3 jiwa per hari.

Gugus Tugas Covid-19 bahkan memuji Jabar dalam penanganan wabah ini.

Meski menunjukkan perbaikan signifikan, angka reproduksi penularan (Rt) Jabar sejatinya belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk menerapkan kenormalan baru. Capaian Jawa Barat ada di angka 1,09 sementara standar WHO harusnya di bawah 1.

Kepala Dinkes Jabar Berli Hamdani, mengakui angka itu belum ideal.

“Memang seharusnya yang idealnya itu di bawah 1. Tetapi angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan di bulan April, yang waktu itu Rt di angka 3. Jadi sekarang sudah di angka satu (koma) dan ini sudah dipertahankan lebih dari 14 hari sejak kita memberlakukan PSBB,” terangnya dalam jumpa pers virtual, Rabu (27/5) siang.

Meski begitu, pihaknya bersikukuh menjalankan tatanan kenormalan baru. Dia mengatakan, pihaknya akan menyusun protokol di berbagai kegiatan masyarakat.

“Contohnya bagaimana protokol kesehatan di lingkungan industri, kemudian perkantoran, sekolah, lembaga pendidikan, kemudian institusi lain termasuk pabrik,” terangnya.

Seiring dibukanya kegiatan ekonomi, Pemda Jabar akan meneruskan tes masif kepada warga. Berli mengatakan, petugas akan mendatangi tempat-tempat di mana warga kemungkinan berkumpul.

“Nanti akan berkeliling melakukan pemeriksaan rapid test atau pun swab test ke kerumunan-kerumunan massa. Contohnya pengajian, kondangan, dakwah dan sebagainya, atau di rumah-rumah ibadah,” tambahnya.

Petugas juga diturunkan di pusat-pusat keramaian untuk menegur warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini mengingat masih banyak warga yang berkerumun di pasar dan pusat perbelanjaan seperti terjadi di Bogor dan Depok beberapa waktu lalu.

New Normal
Para penumpang angkutan umum mengenakan masker wajah sedang diperiksa suhu oleh petugas kesehatan di tengah penyebaran wabah virus corona (Covid-19), di Bogor, Jawa Barat, 8 April 2020.

Transportasi Umum Diminta Patuhi Protokol

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Hery Antasari mengatakan pihaknya masih menyiapkan protokol kesehatan di bidang transportasi.

“Pada prinsipnya, pelayanan angkutan umum harus tetap berjalan dengan menerapkan prosedur kebersihan, kesehatan, keamanan dan juga hal-hal lainnya,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengkaji kemungkinan pembatasan penumpang di dalam kendaraan umum, dengan memperhatikan skala ekonomi dan kemampuan finansial operator angkutan.

Untuk mengurangi potensi penularan, dia mendorong metode pembayaran tanpa uang tunai dan tanpa kontak fisik.

“Kemudian digitalisasi dan otomatisasi dari layanan armada, standard kebersihan dan higienitas, dan juga jika dimungkinkan harus ada petugas khusus,” pungkasnya. [**]

Sumber Berita dan Foto: Voa Indonesia

Comments are closed.